Akibat Imperalisme dan Kolonialisme pada POLEKSOSBUD (Kelas XI ; BAB II ; Tujuan Pembelajaran 9)

Politik

Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kolonial sangat dipengaruhi oleh sistem kolonial yang diterapkan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Setelah sistem tanam paksa dihapuskan pada tahun 1870 pemerintah kolonial menerapkan sistem ekonomi baru yang lebih liberal.

Sistem tersebut ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria tahun 1870. Menurut undang-undang tersebut penduduk pribumi diberi hak untuk memiliki tanah dan

menyewakannya kepada pswasta. Tanah pribadi yang dikuasai rakyat secara adat dapat disewakan selama 5 tahun. Sedangkan tanah pribadi dapat disewakan selama 20 tahun.

Masalah sistem perburuhan dikeluarkan aturan yang ketat. Tahun 1872 dikeluarkan Peraturan Hukumam Polisi bagi buruh yang meninggalkan kontrak kerja. Pada tahun 1880 ditetapkan Koeli Ordonanntie yang mengatur hubungan kerja antara koeli (buruh) dengan majikan, terutama di daerah perkebunan di luar Jawa.

Walaupun wajib kerja dihapuskan sesuai dengan semangat liberalisme, pemerintah kolonial menetapkan pajak kepala pada tahun 1882. Pajak dipungut dari semua warga desa yang kena wajib kerja. Pajak tersebut dirasakan oleh rakyat lebih berat dibandingkan dengan wajib kerja.

Ekonomi

Di bidang ekonomi, penetrasi kapitalisme sampai pada tingkat individu, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Tanah milik petani menjadi objek dari kapitalisme. Tanah tersebut menjadi objek komersialisasi, satu hal yang tidak kekenal sebelumnya dalam masyarakat tradisional di pedesaan.

Dengan demikian, terjadi perubahan dalam masyarakat pedesaan terutama dalam melihat aset tanah yang dimilikinya. Apabila sebelum adanya UU Agraria tahun 1870 tanah yang dimiliki tidak memiliki arti ekonomi yang penting kecuali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka setelah dikeluarkannya undang-undang tersebut terjadi komersialisasi aset petani. Penetrasi tersebut sering kali mengabaikan hak-hak rakyat menurut hukum adat. Nilai ekonomi uang telah menggantikan nilai ekonomi menurut cara-cara ekonomi tradisional seperti sistem barter dan lain-lain.

Pada akhir abad ke-19 lahirlah kota pedalaman seperti Bandung, Malang dan Sukabumi. Kota-kota tersebut lahir karena di sekitarnya dikembangkan perkebunan. Sedangkan di pesisir pantai berkembang pula kota-kota pesirir seperti Tuban, Gresik, Batavia, Surabaya, Semarang, Banten, Makasar, yang telah lama ada maupun kota baru seperti Kotaraja, Medan, Padang, Palembang, Pontianak, dan Banjarmasin.

Pendidikan

Pembangunan pendidikan telah mempercepat mobilitas penduduk. Sekolah-sekolah yang didirikan di perkotaan telah menarik minat yang besar dari penduduk sekitarnya. Banyak penduduk yang berpindah dari satu kota ke kota lainnya karena alasan sekolah. Misalnya, para priyayi dari berbagai kabupaten di Jawa Barat banyak yang berpindah ke Bandung untuk sekolah. Lulusan dari sekolah di sana ada yang tetap bermukin di kota tersebut, ada juga yang kembali ke daerah asalnya atau ke daerah lain tempat mereka bekerja.

Pendidikan yang berkembang di Indonesia pada abad ke-19 menggunakan sistem yang diselenggarakan oleh organisasi agama Kristen, Katholik dan Islam. Sistem persekolahan Islam menggunakan sistem pesantren. Di luar itu, pemerintah kolonial menerapkan sistem pendidikan Barat. Sistem pendidikan Islam dilaksanakan melalui pondok pesantren dengan kurikulum yang terbuka serta staf pengajar yang berasal dari para kiai. Sistem pendidikan ini lebih menekankan pada pendidikan agama, kemampuan membaca huruf arab serta dengan menggunakan bahasa setempat. Sistem pendidikan pesantren dianggap lebih demokratis sebab membuka kesempatan pada semua golongan untuk memperoleh pendidikan di sana. Materi pelajaran umum dalam sistem ini hanya mendapat porsi yang lebih kecil. Namun demikian, melalui sistem pendidikan ini telah dilahirkan banyak orang yang memiliki pandangan yang maju serta mampu melihat kondisi buruk masyarakat yang menjadi korban dari imperialisme Barat.

Keberadaan sekolah tersebut mengakibatkan terjadinya kemajuan yang cukup pesat dalam bidang pendidikan di Hindia Belanda yang ditandai dengan meningkatnya jumlah siswa dan guru antara tahun 18731883. Misalnya, pada tahun 1873 terdapat 5512 jumlah siswa di Jawa dan Madura dan meningkat menjadi 16214 tahun 1883. Sedangkan untuk daerah lainnya terdapat 11276 jumlah siswa pada tahun 1873, meningkat menjadi 18694 sepuluh tahun kemudian. Sedangkan untuk guru seluruh Indonesia meningkat dari 411 tahun 1873 menjadi 1241 sepuluh tahun kemudian.

Sosial Dan Budaya

Menurut Sartono Kartodirjo (1988), perkembangan pendidikan abad ke-19 dipengaruhi oleh kecenderungan politik dan budaya sebagai berikut:

1. pengajaran bersifat netral dan tidak didasarkan atas agama tertentu. Hal ini dipengaruhi oleh faham humanisme dan liberalisme di Negeri Belanda.
2. bahasa pengantar diserahkan kepada sekolah masing-masing sesuai kebutuhan. Misalnya jika murid pribumi menghendaki bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar maka sekolah harus memenuhinya.
3. sekolah-sekolah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan praktis pekerjaan kejuruan.
4. sekoleh pribumi diarahkan agar lebih berakar pada kebudayan setempat. Faktor-faktor tersebutlah yang menjadi penyebab bahasa daerah dijadikan sebagai bahasa pengantar. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pangreh praja (birokrasi pemerintahan) maka didirikanlah hoofdenschool di Bandung, Magelang, Probolinggo dan Tondano pada tahun 1878. Di sekolah tersebut digunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Pada tahun 1899 hoofdenschool berubah nama menjadi OSVIA (Opleidingschool voor Inlandsche Ambtenaren). Di sekolah tersebut diajarkan mengenai hukum, administrasi, hukum negara untuk menyiapkan calon pangreh praja.

Di luar sekolah di atas, pemerintah kolonial juga mendirikan sekolah kelas satu atau eerste klasse untuk anak-anak priyayi dengan menggunaan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Sedangkan untuk rakyat kebanyakan didirikan tweede klasse atau sekolah kelas dua dengan mengguankan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar.

Pada awal abad ke-20 hubungan nyai dan tuan hanya sebagai suka sama suka dan menjadi bisnis tersendiri. Maka para nyai memberontak karena kedudukan mereka menjadi tidak sejajar lagi. Dalam perkembangan selanjutnya para nyai menjadi semakin berani, harta dan kemewahan merupakan dambaan mereka yang utama dan bahkan banyak dari mereka yang berani berhubungan dengan lelaki lain.